Pemerintah Alokasikan Tambahan Kuota LPG untuk Jamin Ketersediaan

Tambahan kuota LPG bersubsidi sebesar 350 ribu ton telah resmi diterapkan oleh pemerintah untuk tahun 2025. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengumumkan hal ini setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (27/11/2025).

Presiden Prabowo menekankan bahwa pasokan LPG bersubsidi harus tetap terjaga, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Bahlil menyampaikan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin kebutuhan masyarakat.

“Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden menyangkut dengan LPG, kita ada penambahan kuota dimana kuota kita di draf APBN itu 8.160.000. Kita tambah kurang lebih sekitar 350 ribu ton,” ungkap Bahlil.

Penambahan kuota ini dirancang untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan LPG selama periode liburan akhir tahun, sehingga masyarakat dapat menikmati hari raya tanpa khawatir akan kekurangan pasokan energi.

“Saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru di 2025, insya Allah clear menyangkut dengan LPG,” jelas Bahlil.

Kebijakan ini tidak menuntut anggaran tambahan dari APBN, karena anggaran subsidi energi tahun 2025 sudah mencakup pengeluaran ini dengan total Rp 82 triliun, sementara kebutuhan untuk penambahan kuota diperkirakan sebesar Rp77–78 triliun.

“Alokasi kita di dalam APBN di 2025 itu kan 82 triliun (rupiah), sementara realisasi dengan menambah 350 ribu ton itu enggak sampai di 80 triliun (rupiah), hanya sekitar 77-78 triliun (rupiah),” terang Bahlil.

Penambahan kuota ini direncanakan hanya untuk tahun 2025, dan asumsi subsidi untuk 2026 tetap mengikuti RAPBN yang ada. Pemerintah saat ini sedang merampungkan pembahasan mengenai distribusi subsidi yang tepat sasaran.

“Lagi masih dalam pembahasan. Masih belum final,” ujar Bahlil.

Melalui kebijakan ini, Presiden Prabowo memperkuat komitmennya untuk menjamin pasokan energi bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi masyarakat kecil, dan menjaga kestabilan ekonomi nasional.