Pemerintah optimistis bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2% untuk tahun 2025 dapat direalisasikan. Pernyataan optimis ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
“Target 5,2% tahun ini, insya Allah tercapai. Dan, pada kuartal keempat juga insya Allah, kenaikannya di atas 5,4%,”
kata Airlangga.
Airlangga menggarisbawahi stabilitas perekonomian nasional melalui pemaparan indikator makro ekonomi, serta inisiatif untuk mendorong konsumsi akhir tahun dan peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.
“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, termasuk indeks harga saham gabungan all time high dan sejak Januari naik 20%. Ini salah satu tertinggi di Asia,”
kata dia.
Ia melaporkan bahwa neraca perdagangan dan transaksi berjalan masih mencatatkan surplus, dengan cadangan devisa yang tinggi. Selain itu, pertumbuhan kredit nasional tetap positif berkat dukungan likuiditas yang kuat, yang diperkirakan akan memberikan dampak positif pada perekonomian tahun depan.
“Yang positif pertumbuhan kredit tetap positif 7,36%. Dan, uang premier yang digelontorin Pak Menkeu juga tinggi. Tumbuh 13,3%, Rp 2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif, Pak Presiden,”
ujarnya.
Untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan, pemerintah memacu konsumsi masyarakat melalui program belanja Natal dan Tahun Baru (Nataru) baik secara daring maupun melalui ritel. Sektor pariwisata juga terus didorong dengan berbagai acara nasional sepanjang Desember.
“Ada 37 event di bulan Desember ini sehingga ini juga akan mendorong pergerakan daripada penduduk Indonesia, Pak Presiden,”
ungkapnya.
Salah satu usulan Airlangga adalah kebijakan kerja fleksibel untuk mendukung mobilitas masyarakat selama liburan akhir tahun.
“Kami usulkan untuk work from anywhere and everywhere,”
ujarnya.
Lebih lanjut, Airlangga menyatakan bahwa penguatan kebijakan kesejahteraan ekonomi keluarga dilakukan dengan mengubah Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, sejalan dengan peningkatan inklusi keuangan nasional.
“Inklusi keuangan kita capaiannya sudah baik, 92,7%. Literasi keuangannya 66,4%. Dibandingkan negara OECD rata-rata, 62%,”
kata dia.
