Presiden Prabowo Subianto mengingatkan mantan pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Mereka yang tidak menjalankan tugas dengan baik akan segera dipanggil oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Pernyataan tersebut diutarakan Prabowo dalam Taklimat Presiden RI pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).
Sebelum memberikan peringatan ini, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah berhasil menyatukan seluruh aset BUMN melalui pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF), yang dinamakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. “Saya telah menghimpun semua kekuatan dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah US$ 1 triliun, lengkapnya adalah US$ 1.040 miliar dolar asset under management,”
tegas Prabowo.
Keberhasilan ini, kata Prabowo, merupakan langkah untuk memperbaiki pengelolaan BUMN yang selama ini terpecah menjadi 1.040 perusahaan. “Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Bayangkan enggak? siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan,”
ungkapnya.
Karena aset-aset BUMN selama ini dikelola dengan tidak efisien, Prabowo menegaskan mantan direksi BUMN yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik akan dimintai pertanggungjawaban. “Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enakan kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan,”
tutur Prabowo.
“Kan mereka ngejek Prabowo hanya bisa ngomong di podium aja, oh ya? tunggu aja panggilan, lu jangan nantang gue lu. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan tuhan yang maha besar, saya hanya takut itu,”
tegas Kepala Negara.
