Meski Dinas Sumber Daya Air mengalami pemangkasan anggaran, Pemerintah Provinsi Jakarta tetap diminta memprioritaskan penanganan banjir. Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan bahwa meski pemangkasan dana pada tahun anggaran 2026 cukup besar, Gubernur Pramono Anung harus tetap memprioritaskan masalah banjir. Yuke tidak menyebutkan angka pemangkasan tersebut.
Menurut Yuke, efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu prioritas penanganan banjir di Jakarta. “Anggarannya itu kan memang besar dan pemotongannya signifikan. Tapi karena ini program strategis dan sudah masuk dalam instruksi gubernur, pengendalian banjir tetap harus jadi prioritas,”
ujarnya di Kantor DPRD Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Ia optimis bahwa anggaran di tingkat dinas dan suku dinas masih bisa digunakan untuk menjalankan semua program utama dan merespons aduan masyarakat. “Banyak pengaduan dari masyarakat yang belum terpenuhi. Kami minta agar itu tidak diabaikan dan tetap diutamakan,”
tambahnya. Selain itu, Yuke memastikan Komisi D akan terus memantau dan mengoptimalisasi proyek multiyears di Dinas Sumber Daya Air agar tidak perlu ada pergeseran termin. “Walaupun pemotongan cukup besar, kami pastikan seluruh program di dinas dan Sudin mencukupi untuk menangani pengendalian banjir,”
tegasnya.
