Target Revitalisasi Tambak di Jawa Barat

Tahap pertama revitalisasi tambak di pantai utara Jawa Barat diprediksi dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono.

“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,” ujar Trenggono di Jakarta, Rabu.

Program ini juga menyediakan dampak positif lainnya seperti menyediakan rumah untuk pekerja.

“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,” kata Trenggono.

Menurut Trenggono, dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah krusial, terutama dengan adanya investasi sekitar Rp26 triliun di wilayah pantura.

“Bayangkan pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai,” katanya.

Guna meningkatkan produksi perikanan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merevitalisasi 78 ribu hektare tambak di pantai utara Jawa yang kurang produktif.

Program ini akan dimulai secara bertahap pada tahun 2025, berfokus pada 20.413,25 hektare tambak di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Pada 25 Juni 2025, Nota Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai sinergi pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru telah ditandatangani.

Nota ini ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Selain itu, ada Nota Kesepakatan lainnya antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dan pemerintah daerah di empat kabupaten mengenai sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budi daya.